"Ditjen PAUDNI sedang menyiapkan pelatihan guru PAUD secara besar-besaran yang akan digelar 2012."
JAKARTA (PAUDNI) – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Hamid Muhammad menargetkan sebanyak 6 juta anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini akan memperoleh dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada 2012.
Hamid mengatakan upaya ini dilakukan untuk mempercepat layanan. “PAUD sudah menjadi gerakan nasional, sehingga akan dipercepat akselerasinya,” ucap Hamid saat menerima rombongan stakeholder PAUDNI Kabupaten Pandeglang di Kemdiknas, Kamis (7/4).
Ditjen PAUDNI juga akan merintis program PAUD terpadu. Taman kanak-kanak yang belum memiliki kelompok bermain dan TPA akan didorong untuk menyelenggarakan kedua layanan tersebut. Hamid juga meminta agar PAUD jangan saling berebut peserta didik. Jika di suatu daerah sudah ada TK/KB, maka jangan memaksakan untuk membuka yang baru. “Kecuali kalau daerah itu padat, tidak apa-apa,” katanya.
Hamid menginginkan agar PAUD yang ada benar-benar berkualitas. “Saya hanya ingin melayani lembaga yang jelas. Kami memberikan block grant berdasarkan kompetensi dan kinerja,” tegasnya. Ia juga mengatakan sedang menyiapkan pelatihan guru PAUD secara besar-besaran yang akan digelar 2012.
Memacu PKBM
Hamid berharap agar dinas pendidikan dan seluruh masyarakat ikut mengembangkan PKBM. Sebab life skills yang diberikan lembaga pendidikan ini bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja serta menekan angka pengangguran. Hamid menyebut jumlah pengangguran yang bergelar sarjana masih cukup banyak. Pada 2004 terdapat 585 ribu penganggur bergelar sarjana. Jumlah ini lantas meningkat menjadi 1,2 juta orang pada 2009. “Artinya ini meningkat dua kali lipat dalam lima tahun,” kata Hamid.
Ia menuturkan, pemerintah akan mendukung pengembangan PKBM, salah satunya melalui pemberian dana block grant. Alokasi tersebut diberikan berbasis kinerja. PKBM yang berprestasi berpotensi memperoleh tambahan dana, sebaliknya yang buruk akan dikurangi. Hamid menyebutkan, ia telah mengurangi alokasi dana untuk sebuah provinsi, dari belasan miliar menjadi hanya Rp 1,5 miliar. Hal ini disebabkan dalam provinsi tersebut terdapat PKBM yang mendapat bantuan tambahan dari pemerintah daerah hingga menjadi Rp 1,5 miliar. “Jumlah ini tidak masuk akal, untuk apa dana sebesar itu,” katanya.
(Yohan Rubiyantoro/KS)
Sumber : www.paudni.kemdiknas.go.id/news
